libknits

Jakarta - Partai Golkar setuju usulan pemerintah hari pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hal itu sudah dibahas dan diputuskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rapat pleno. "Kami kemarin rapat, tadi malam rapat pleno, saya sampaikan di rapat pleno dan dua kali malah. Hari Sabtu rapat harian terbatas saya sampaikan juga, kemudian di tadi malam rapat pleno saya sampaikan, ketua umum setuju dan semua rapat menyatakan setuju tanggal 15 Mei,"kata Doli di DPR RI, Jakarta, Selasa (28/9). Pemilu digelar 15 Mei merupakan usulan pemerintah yang telah diputuskan dalam rapat kabinet terbatas. Komisi II DPR RI belum mengambil keputusan bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu. Doli yang juga Komisi II DPR RI mengatakan, dalam waktu dekat akan digelar kembali rapat konsinyering untuk membahas penetapan hari pemungutan suara Pemilu 2024. "Di Komisi II secara resmi kan, m

Jakarta -  Komisi II DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2022, sebesar Rp8 triliun. Angka tersebut lebih kecil dari usulan KPU sebelumnya yang meminta anggaran sebesar Rp13 triliun pada tahun 2022. "Menurut saya anggaran Rp8 triliun yang terdiri dari pagu anggaran KPU RI tahun 2022, sebesar Rp2.452.965.805.000 dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp5.608.119.929.000 itu baru rasional bagi KPU untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu di tahun 2022 mendatang," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021). Junimart menyatakan, anggaran sebesar Rp8 triliun itu juga diperuntukkan untuk pengadaan kantor KPU di sejumlah daerah yang selama ini masih berstatus sewa. "Dana itu termasuk untuk pengadaan kantor-kantor KPU di daerah yang selama ini mendapat fasilitas pinjaman dari Pemkab, Pemkot. Atau untuk beberapa KPU yang sama sekali tdk mempunyai kantor," katanya. Junimart berharap, KPU

Jakarta -  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta Komite Sekolah turut mengawasi pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Hal ini supaya Komite Sekolah turut membantu kerja kepala sekolah agar PTM terbatas berjalan dengan sukses. "Komite Sekolah membantu kepala sekolah sebagai Satgas yang memantau apakah pelaksanaan PTM terbatas bisa berjalan aman, apakah protokol kesehatan diterapkan oleh seluruh warga sekolah," katanya dikutip dalam keterangan tulis, Rabu (15/9). Dia mendorong warga sekolah untuk mematuhi protokol kesehatan guna memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan aman. "Hal yang fading penting adalah semua warga sekolah mematuhi protokol kesehatan. Mari terus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Sebab jika ada klaster Covid-19 di sekolah, sekolah bisa ditutup lagi," pesannya. Nadiem menyampaikan kegembiraannya saat meninjau pelaksanaan PTM terbatas di Yogyakarta.

Jakarta -   Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih fokus menangani pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. Penegasan ini disampaikan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini menjawab ramainya isu reshuffle kabinet. "Fokus pemerintah hari ini penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Faldo kepada Liputan6 , Rabu (8/9). Faldo menjelaskan, kabinet Indonesia Maju saat ini sudah bekerja maksimal dalam mengatasi persoalan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Para menteri di kabinet juga dipastikan solid untuk membawa Indonesia keluar dari situasi pandemi. "Tim pemerintah hari ini sudah bekerja dengan sangat baik. Tren kasus Covid-19 sudah membaik, walaupun kita akan terus waspada dan bersiap. Ini yang jadi prioritas," jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Jokowi bakal segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya,

Jakarta -  Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pengadaan multivitamin ditujukan untuk pegawai di lingkungan DPR RI. Bukan untuk anggota dewan. Namun, anggaran senilai Rp2 miliar dari APBN 2021 saat ini telah dibatalkan. "Pengadaan ini mungkin untuk masukan kita semua itu multivitamin untuk pegawai di lingkungan Sekjen terdiri atas ASN 1.308 orang kemudian Pamdal 1.486 orang, kemudian untuk petugas kebersihan dan keamanan 718 orang, jumlahnya 4.344 orang," katanya di Gedung DPR Jakarta , Kamis (2/9). Dia menjelaskan, paket bentuk vitamin yang totalnya sebanyak 7.856 paket itu rencananya akan diedarkan bulan Juli lalu. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR RI. "Jadi jumlah keseluruhan paket yang rencananya diadakan kita sebesar 7,856 paket, dan paket ini berbentuk vitamin yang rencananya di bulan Juli lalu untuk mengantisipasi penyebaran covid di lingkungan DPR," ujarnya. Indra menegaskan, vitamin tersebut bukan untuk a