Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2021

Mantan Pelaksana Tugas PLT PKPI Resmi Bergabung Jadi Anggota PSI

Jakarta -  Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Takudaeng Parawansa di Jakarta, Rabu, resmi bergabung jadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang Pemilu 2024. Tidak lama setelah memperkenalkan kader barunya itu, DPP PSI lanjut mengumumkan Takudaeng Parawansa atau yang biasa disapa Keke resmi menjabat sebagai Direktur Bidang Tata Kelola, Infrastruktur, dan Sanitasi DPP PSI. "Bergabungnya Sis Keke sangat membesarkan hati dan membuat keluarga besar PSI gembira. Pengalaman panjangnya di bidang politik dan nonpolitik pasti akan sangat bermanfaat dalam perjalanan PSI ke depan," kata Plt. Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya di Jakarta, Rabu (27/10). Giring menyampaikan, bergabungnya Keke menjadi amunisi baru buat partai menjelang pemilihan umum ( pemilu ) pada tahun 2024. Alasannya, Keke merupakan politikus yang juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Giring menyebut bah

Ketua Umum Partai Demokrat Sudah Menyiapkan Beberapa Pertanyaan Krusial Dalam Sidang Gugatan di PTUN

Jakarta -  Kuasa hukum Partai Demokrat Heru Widodo menyatakan pihaknya menyiapkan dua pertanyaan krusial dalam sidang lanjutan perkara 154 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (21/10). "Saat ini agenda pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh penggugat," kata Heru, di PTUN Jakarta. Heru menjelaskan objeknya gugatan adalah pembatalan SK Kemenkumham terkait anggaran dasar ( ADVERTISEMENT ) dan anggaran rumah tangga (ART) tahun 2020 dan SK Kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang jangka waktunya sudah lebih dari 180 hari. Selain itu, kata Heru, para penggugat dulu merupakan pengurus aktif di tingkatan DPC. Sehingga mereka tidak bisa menghindar dan mengatakan baru tahu saat ini. Heru menegaskan terkait AD/ART merupakan konsensus yang ditetapkan dalam kongres sebagai discussion forum tertinggi partai. "Kalau penggugat itu hadir dalam kongres tahun 2020 lalu, dan saat itu tidak ada keberatan, tentunya menjadi persoalan, kenapa baru mempert

Pengamat Politik Mengatakan Bahwa Prabowo Belum Tentu Menang Jika Bersaing Dengan Anies

Jakarta -  Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia menilai, kans Ketum Gerindra Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024 cukup sulit. Sebab, tren ke depan menunjukkan adanya arah dukungan untuk kelompok baru. "Memenangkan Prabowo di kontestasi 2024 cukup sulit mengingat tren menunjukkan adanya arah dukungan dominan ke kelompok baru," katanya lewat pesan singkat, Rabu (13/10). Dedi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah tokoh yang berpeluang di Pilpres 2024 . Menurutnya, Jika Prabowo versus Anies, maka Prabowo akan kalah. "Anies menjadi salah satu tokoh berpeluang. Kondisi ini jika mempertemukan Prabowo lawan Anies, besar kemungkinan Prabowo bisa alami kekalahan kembali," ucapnya. Namun, jika Prabowo dan Anies dipasangkan, Dedi juga belum terlalu yakin akan terjadi. Tetapi, dari simulasi surveinya Prabowo dan Anies mendapat keterpilihan tertinggi jika dipasangkan. "Jika Prabowo berpasangan dengan Anies, juga belum terlal

DPP Partai Keadilan Sejahtera Mengtakan Sejutu Dengan Anies Baswedan Bahwa Menjadi Pejabat Harus Menerima Kritik dan Jangan Baper

Jakarta -  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyentil sikap pejabat publik yang enggan menerima kritikan maupun keluhan. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menilai, bahwa pejabat publik memang harus siap menerima kritikan. Bukan berharap mendapat banyak pujian. "Bagi kami, pernyataan Pak Anies sesungguhnya otokritik kepada dirinya dan para pejabat publik lainnya. Bahwa setiap pejabat publik harus siap 100 persen lahir batin untuk menerima kritik dan jangan berharap mendapat banyak pujian. Jadi dilarang baperan ," katanya lewat pesan singkat, Kamis (7/10). Dalam demokrasi, kata dia, kritik kepada pemerintah maupun para pejabat publik merupakan dinamika yang sehat. Jabatan dan kekuasaan merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pejabat publik, untuk melayani rakyat. Mereka juga diberikan berbagai fasilitas dan dukungan anggaran. "Demokrasi juga memberikan titik berat peran penguasa dan pejabat publik pada aspek pelayanan publik ketimbang sekeda