Terkait Isu Reshuffle, Presiden Jokowi Fokus Tangani Pandemi dan Memulihkan Ekonomi RI

Jakarta -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih fokus menangani pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. Penegasan ini disampaikan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini menjawab ramainya isu reshuffle kabinet.

"Fokus pemerintah hari ini penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Faldo kepada Liputan6, Rabu (8/9).

Faldo menjelaskan, kabinet Indonesia Maju saat ini sudah bekerja maksimal dalam mengatasi persoalan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Para menteri di kabinet juga dipastikan solid untuk membawa Indonesia keluar dari situasi pandemi.

"Tim pemerintah hari ini sudah bekerja dengan sangat baik. Tren kasus Covid-19 sudah membaik, walaupun kita akan terus waspada dan bersiap. Ini yang jadi prioritas," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Jokowi bakal segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, reshuffle ini perlu dilakukan agar Jokowi mewarisi pemerintahan yang baik di periode keduanya.

"Details yang kita terima dalam waktu dekat ini antara September atau Oktober akan ada reshuffle besar-besaran. Reshuffle ini juga menjadi kebutuhan di pemerintahan Jokowi agar pemerintahan Jokowi yang terakhir ini meninggalkan tradition yang baik buat pemerintahannya yang periode kedua ini kurang maksimal," katanya saat dihubungi, Selasa (7/9).

Menurutnya, pemerintahan yang kurang maksimal disebabkan dari kinerja menteri yang tak paham maksud dan kehendak Presiden itu sendiri. Sehingga, ia berharap ada reshuffle kabinet demi Jokowi meninggalkan 'tradition' yang baik meski reshuffle adalah hak prerogratifnya.

"Karena kita tidak mau Presiden di pemerintahan keduanya meninggalkan warisan yang sangat buruk buat bangsa ini, makanya kita minta segera reshuffle. Salah satu yang layak untuk di reshuffle yang selalu bikin masalah adalah Pratikno," ujarnya.

Immanuel menilai, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berkali-kali bermasalah berkaitan dengan dokumentasi negara. Apalagi, tugasnya adalah menyaring keluar masuknya informasi berkaitan dengan kepentingan Presiden.

Menurut dia, Selain Pratikno, Menteri yang layak diganti adalah Menteri Perdagangan Mohammad Lutfi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.